Network
“Seharusnya bisa mencari alat bukti yang cukup, jangan membebankan ke korban dan masyarakat.”
“Di 2019 terbukti gagal secara akuntabel, hanya memperalat korban Talangsari di permukaan saja,” lanjut Jane, Rabu 18 Januari 2023,
Sehingga Kontras mempertanyakan apakah penyelesaian non yudisial hanya pembaharuan janji lama saja.
Jane Rosalina mengatakan meski banyak masyarakat mengatakan pernyataan Presiden Jokowi pada 11 Januari merupakan salah satu langkah yang maju, namun Kontras mengaku tak sepemahaman dengan hal itu.
Kontras khawatir dengan dibentuk tim PPHAM tak mampu merealisasikan tindakan konkrit untuk menjerat pelaku di pengadilan HAM ad hoc seperti tim yang sebelumnya pernah dibentuk di tahun 2019 oleh Kemenkopolhukam.
Meski Presiden Jokowi dan Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan penyelesaian non yudisial tidak menihilkan penyelesaian yudisial, Dosen Hukum Universitas Lampung Hieronymus Soerja Tisnanta mengatakan bahwa penyelesaian non yudisial justru seolah-olah ingin menggeser proses penyelesaian yudisial.
“Penyelesaian nonyudisial pengaruhnya luar biasa, apalagi dilakukan hanya 4 bulan oleh orang-orang yang belum tentu memahami.”
Menurut Tisnanta saat ditemui pada Kamis 19 Januari 2023, setiap kasus pelanggaran HAM berat fokus karakteristiknya berbeda-beda tiap wilayah.
“Tidak bisa disamaratakan dengan penyelesaian non yudisial.”
Yang terpenting saat ini menurut dosen Hukum Universitas Lampung ini adalah menyembuhkan luka batin atas stigma dan pengucilan yang mereka terima tanpa mengabaikan penyelesaian di pengadilan.
