Banjir di Bandar Lampung Terparah dalam 10 Tahun Terakhir, Walhi Nilai Pemkot Bandarlampung Gagal Atasi Banjir

- 26 Februari 2024, 22:09 WIB
Banjir di Bandar Lampung, Walhi Menilai Pemkot Bandarlampung Gagal Atasi Banjir
Banjir di Bandar Lampung, Walhi Menilai Pemkot Bandarlampung Gagal Atasi Banjir /Metro Lampung News/Anisa/

PR Metro Lampung News-- Banjir yang terjadi di Bandar Lampung pada Sabtu, 24 Februari 2024 dampaknya masih dirasakan oleh masyarakat.

Minggu 26 Februari 2024, masyarakat yang terdampak banjir berharap ada bantuan truk sampah untuk mengangkut sampah-sampah akibat banjir, serta memperbaiki talud yang jebol. Warga khawatir apabila hujan deras, maka banjir susulan akan datang lagi.

Dari pantauan Metro Lampung News bantuan yang sudah diberikan kepada masyarakat terdampak banjir yaitu bantuan air bersih dan makanan.

Baca Juga: Banjir di Bandar Lampung, Warga Rajabasa Berharap Ada Bantuan Truk Sampah dan Perbaikan Talud

Perlu Adanya Respon Jangka Panjang untuk Atasi Masalah Banjir

Menyikapi hal ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung baru sebatas respon jangka pendek.

"Memperbiki tanggul, bantuan beras dan nasi kotak bukan upaya penanggulan banjir."

Sementara persoalan banjir di Bandar Lampung harus diatasi secara serius dengan mengatasi dan mencari solusi akar masalah terjadinya banjir.

Direktur Walhi, Irfan Tri Musri menilai Pemkot Bandar Lampung gagal atasi persoalan banjir. Hal ini disampaikan oleh Irfan bahwa dua model kegagalan Pemerintah Kota Bandar Lampung, yang pertama adalah tidak mampu meminimalisir intensitas banjir di Bandar Lampung.

"Kita lihat dalam 10 tahun terakhir tidak hanya intensitas banjir secara kuantitas yang bertambah, juga titik lokasi juga tersus bertambah tetapi tidak ada keseriusan mengatasi banjir," terang Irfan Tri Musri dalam konferensi pers di kantor Walhi, Minggu 25 Februari 2024.

Kedua adalah ketidakmampuan dalam upaya mitigasi. Irfan melanjutkan bahwa mitigasi banjir masih minim seperti posko banjir misalnya.

"Masyarakat susah mengungsi, tidak ada sistem manajemen mitigasi dan peringatan dini yang dibangun oleh Pemkot Bandar Lampung.

Irfan menyebut respon jangka panjang yang bisa dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah dengan tidak hanya melihat satu sektor penyebab saja.

"Bukan hanya satu sektor, ada banyak sektor yang harus diperhatikan. Grebek sungai di periode awal kepemimpinan sudah keren. Betul grebek sungai adalah salah satu upaya tapi masalah banjir bukan cuma karena pendangkalan sungai akibat sedimentasi."

"Persoalan hilangnya tangkapan air, hilangya resapan air, berkurang ruang terbuka hijau, drainase buruk, alih fungsi lahan, jika pemerintah berbicara pennggulangan banjir, sehingga harus diidentifikasi akar permasalahannya."

"Secara kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung tidak menempatkan masalah lingkungan hidup dan persoalan bencana sebagai panglima dalam pembangunan sehingga aktivitas alih fungsi ruang pembangunan yang tidak berkeadilan ruang masih terus terjadi"

"Bahkan, jika kita lihat perda tata ruang RTRW, Perda nomor 4 tahun 2021, Bandar Lampung memang secara ekologis kondisinya parah, di dalam perda itu alokasi untuk ruang terbuka hijau hanya 4,5 persen," tambah Irfan.***

 

Editor: Lutfi Yulisa


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah