Network
Namun, adanya langkah penyelesaian non-yudisial ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyelesaian melalui jalur yudisial akan terlupakan. Sumaindra Jawardi, Direktur LBH Bandar Lampung, menyatakan bahwa pembentukan Tim PPHAM menimbulkan keraguan apakah negara serius dalam menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum. Meskipun penyelesaian non-yudisial penting untuk memenuhi kebutuhan korban, penting juga untuk memastikan bahwa hak keadilan tetap terjamin. Tim PPHAM seolah memberi kesan bahwa penyelesaian melalui jalur yudisial dikesampingkan, yang membuat masyarakat merasa ragu.
Selain itu, Sumaindra menegaskan bahwa pemenuhan hak korban melibatkan aspek lain seperti layanan psikologis dan akses kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa proses penyelesaian mencakup semua kebutuhan yang diperlukan oleh korban.
Terkait kepemilikan aset tanah korban Talangsari yang belum jelas, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung bersedia memberikan pendampingan. Mereka akan membantu secara bertahap untuk menentukan kepemilikan tanah, menganalisis kronologi kejadian, serta menemukan ahli waris yang berhak atas tanah tersebut.
Pendapat serupa juga disuarakan oleh Fiqih Amalia, Dosen Psikologi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Menurutnya, penyelesaian melalui jalur yudisial dan non-yudisial seharusnya dijalankan secara bersamaan. Menurut Fiqih, hanya dengan pendekatan yang komprehensif ini, kebutuhan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan dapat sepenuhnya terpenuhi.
"Jika hanya salah satu jalur yang diambil, maka masih ada aspek yang belum terpenuhi," kata Fiqih.***
(Tulisan ini didukung oleh dana dari SEA Junction melalui Program Hibah Kecil Mempertahankan Ketangguhan di Tengah Krisis Berganda di Asia Tenggara/ Small Grants Program Staying Resilient Amidst Multiple Crises in Southeast Asia)
