Network
PR Metro Lampung News-- Institute for Essential Services Reform (IESR) bersama Stockholm Environment Institute (SEI) telah mengadakan kolaborasi studi yang mendalam mengenai kapasitas institusi pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai transisi batubara berkelanjutan di Indonesia.
Hasil awal studi ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah nasional telah memiliki kesadaran untuk melakukan transisi energi, kapasitas pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Dalam delapan aspek kunci transisi energi, seperti kesadaran, pengetahuan teknis, dan keterlibatan pemangku kepentingan, terlihat bahwa kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah adalah krusial.
Wira Swadana, Manajer Program Ekonomi Hijau IESR, menjelaskan transisi energi yang adil membutuhkan perencanaan dan implementasi yang matang. Kerjasama yang kuat dan kolaboratif antara pemerintah nasional dan daerah sangat diperlukan.
"Pemerintah pusat dapat berperan dalam membentuk regulasi yang mendukung transisi energi, sementara pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator di lapangan, berinteraksi langsung dengan masyarakat, dan merangsang proses transisi energi," katanya dalam keterangan Senin, 30 oktober 2023.
IESR melakukan evaluasi pada delapan kapasitas pemerintah, seperti pengetahuan teknis, komunikasi, dan pembentukan jaringan multilevel. Berdasarkan analisis awal, ditemukan bahwa pemerintah nasional membutuhkan peningkatan di bidang pengetahuan teknis, komunikasi, dan pembentukan jaringan multilevel. Sementara itu, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pengetahuan teknis, keuangan, dan kewenangan instrumental.
Martha Jesica, Analis Bidang Sosial dan Ekonomi IESR, mengidentifikasi tiga tantangan utama. Pertama, perubahan cepat dalam tenaga kerja membatasi pertukaran informasi. Kedua, minimnya kesadaran akan dampak batubara dan pembangunan ekonomi. Ketiga, proses birokrasi yang kompleks dalam komunikasi multilevel antar pemerintah.
Stefan Bößner, Peneliti Stockholm Environment Institute, menyoroti pentingnya kebijakan dan peraturan yang mendukung teknologi rendah karbon. Ia juga menekankan bahwa diversifikasi ekonomi adalah solusi kunci. “Indonesia memiliki potensi diversifikasi ekonomi, misalnya pengembangan wisata lingkungan di daerah penghasil batubara atau penggunaan lokasi pertambangan untuk instalasi energi surya. Dengan langkah-langkah inovatif ini, transisi energi berkeadilan bisa diwujudkan,” kata Stefan.
Kolaborasi antar pemerintah pusat dan daerah, peningkatan pengetahuan teknis, dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci penting menuju transisi energi yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.***
