Network
PR Metro Lampung News-- Transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang menekankan prinsip keadilan dan biaya terjangkau bagi masyarakat memerlukan kombinasi faktor strategis, komitmen jangka panjang, serta kebijakan yang mendorong investasi dalam pengembangan energi terbarukan dan inovasi teknologi.
Hal ini diungkapkan oleh Deon Arinaldo, Manajer Program Transformasi Energi di Institute for Essential Services Reform (IESR).
"Setiap bentuk investasi, terutama untuk infrastruktur energi dengan masa operasi lebih dari dua dekade, memerlukan kepastian hukum dan kebijakan jangka panjang terkait investasi tersebut. Ini penting agar pengembang proyek energi dan lembaga keuangan dapat mengukur risiko proyek tersebut. Terutama, proyek energi terbarukan membutuhkan investasi awal yang besar dibandingkan dengan sumber energi lainnya. Dengan komitmen target jangka panjang dan kerjasama dalam berbagai kebijakan dan regulasi, tingkat risiko investasi dapat ditekan sehingga proyek energi terbarukan tetap menarik dengan tingkat bunga yang rendah," jelas Deon.
Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2023, menyatakan bahwa transisi yang dilakukan oleh negara berkembang seperti Indonesia harus berlangsung secara adil dan terjangkau.
Ia menilai bahwa mencapai Updated Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% pada tahun 2030 di sektor energi akan membutuhkan dana sekitar Rp3.900 triliun. Sementara itu, kebutuhan finansial untuk Enhanced NDC (ENDC) dengan target penurunan emisi sebesar 31,89% masih dalam proses estimasi.
Febrio menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan terobosan dalam pembiayaan transisi energi di Indonesia, seperti melalui penerbitan sukuk hijau yang berhasil mengumpulkan investasi sebesar USD 6,54 miliar dari tahun 2018 hingga 2022.
Selain itu, kerangka kerja regulasi dalam Energy Transition Mechanism (ETM) juga telah diterapkan. Febrio menekankan pentingnya kolaborasi dengan sektor swasta dalam pendanaan campuran.
"Salah satu hambatan bagi sektor swasta dalam berinvestasi dalam transisi energi adalah perbedaan pemahaman atau taksonomi. Pada tahun ini, Indonesia sebagai ketua ASEAN telah setuju untuk mencakup pengakhiran operasi pembangkit listrik tenaga batubara dalam taksonomi keuangan transisi. Ada batasan hijau tertentu yang dapat dibiayai oleh sektor swasta, misalnya, jika pensiun dini sebelum tahun 2040, sektor swasta dapat berkontribusi," ungkap Febrio.
