Network
Lampung Pride-- Angka Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Lampung tahun 2023 mengalami penurunan signifikan, menurut hasil survei yang baru dirilis oleh Dewan Pers. Pada tahun ini, nilai IKP Lampung mencapai 69,79 dari skala maksimal 100, menandakan penurunan yang tajam dari tahun sebelumnya yang sebesar 79,20.
Posisi IKP Lampung saat ini berada di antara yang terendah di tingkat nasional, hanya mengungguli Papua Barat (68,2) dan Papua (64,01). Bahkan, nilai IKP Lampung tahun 2023 berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 71,59.
Dalam menghadapi tantangan ini, AJI Bandar Lampung menganggap penting untuk menggelar forum diskusi publik yang membahas masalah IKP di Lampung. Oleh karena itu, AJI Bandar Lampung akan menyelenggarakan acara diskusi dengan tema “Degradasi Kemerdekaan Pers, Ulah Siapa?”
Baca Juga: Jadwal Film Bioskop 21 Central Plaza Lampung Hari Ini 30 September 2023 Harga Tiket Rp35 Ribu
Diskusi ini berlangsung pada Kamis, 28 September 2023, mulai pukul 15.00 hingga 17.00 di Muara Cafe & Space, Jl. Pagar Alam Gg. PU No.71, Segala Mider, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung.
Dian Wahyu Kusuma, Ketua AJI Bandar Lampung, menyatakan bahwa penurunan indeks kebebasan pers di Lampung sebesar 9,44 poin pada tahun 2023 (69,76 dibandingkan dengan 79,20 pada tahun sebelumnya) adalah cerminan yang wajar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan kepala daerah tentang peran dan tugas jurnalis dalam masyarakat.
Data dari Aliansi Jurnalis Independen Bandar Lampung menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga 2022, tercatat 21 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis. Hingga September 2023, terdapat lima kasus terkait tindakan kekerasan dan intervensi terhadap kegiatan jurnalistik, yang berasal dari aparat penegak hukum hingga kepala daerah.
Tantangan lainnya adalah minimnya penyelesaian yang tuntas terhadap kasus kekerasan terhadap jurnalis. Pelaku kekerasan seringkali tidak dihukum, yang pada akhirnya memperkuat budaya impunitas.
Selain itu, kriminalisasi jurnalis di Lampung juga menjadi perhatian serius. Beberapa jurnalis telah dilaporkan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akibat liputannya.
Menurut Dian, kemerdekaan pers adalah prinsip dasar dalam demokrasi, yang mencakup kebebasan bagi media massa untuk menyampaikan informasi, berita, opini, dan pandangan tanpa campur tangan atau tekanan dari pemerintah, kelompok politik, atau pihak lain. Ini adalah elemen kunci dalam sistem demokrasi yang sehat karena memberikan akses informasi kepada masyarakat dan memungkinkan pengawasan terhadap pemerintah dan institusi publik.
"Jurnalis harus dapat bekerja tanpa rasa takut atau tekanan, sehingga mereka dapat menyampaikan berita dan informasi dengan jujur," katanya pada Kamis, 28 September 2023.
Lebih lanjut, undang-undang dan peraturan harus memberikan perlindungan hukum kepada media dan jurnalis. Pemerintah juga diharapkan memberikan akses terbuka ke informasi publik dan mendorong transparansi, termasuk dengan mengeluarkan informasi yang penting bagi kepentingan publik.
AJI mengingatkan bahwa melindungi kemerdekaan pers harus menjadi fokus bagi aktivis hak asasi manusia, organisasi media, dan pemerintah yang berkomitmen menjaga demokrasi yang kuat. Untuk memastikan jurnalis dapat bekerja dengan aman dan tanpa ancaman, AJI mendorong kerjasama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah. Diskusi ini akan dihadiri oleh narasumber seperti Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma; Direktur LBH Pers Lampung, Chandra Bangkit; Ahli Pers Dewan Pers, Oyos Saroso HN; penanggap Akademisi FISIP Unila, Fuad Abdulgani; serta moderator Vincensius Soma Verrer, pengurus AJI Bandar Lampung.***
