Network
Metro Lampung News - Perserikatan Solidaritas Perempuan (PSP) menyelenggarakan Konferensi Nasional Gerakan Perempuan Indonesia sebagai bagian dari rangkaian menuju Kongres IX PSP.
Konferensi ini berlangsung pada tanggal 2-3 Agustus 2023 di Bandar Lampung dan dihadiri oleh 11 komunitas dan anggota Solidaritas Perempuan, gerakan perempuan, serta gerakan rakyat lainnya, dan masyarakat umum. Acara dibuka oleh perwakilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA).
Mengangkat tema "Memperkuat Gerakan Solidaritas Perempuan dalam Melawan Sistem Politik Patriarki yang Memiskinkan Perempuan," PSP menyadari bahwa pergantian rezim melalui pemilihan umum (pemilu) tidak cukup untuk menghilangkan watak patriarki dalam pemerintahan.
Dinda Nuur Annisaa Yura, Ketua Solidaritas Perempuan, menyatakan bahwa pengalaman dari pemilu sebelumnya maupun saat ini menunjukkan minimnya narasi dan gagasan untuk kepentingan perempuan. Politik elektoral cenderung terfokus pada sosok dan perebutan kekuasaan, dan tantangan bagi perempuan yang berjuang di jalur politik masih banyak karena adanya budaya patriarki.
Sebagai bagian dari gerakan perempuan di Indonesia, PSP telah merekam dan bersama-sama berjuang dengan perempuan akar rumput untuk melawan berbagai bentuk penindasan dan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Dari perempuan akar rumput, gerakan ini belajar tentang demokrasi dan berusaha untuk membangun gerakan politik yang kuat.
Konferensi ini juga menampilkan berbagai inisiatif perempuan untuk bergerak secara kolektif, mengkonsolidasikan diri, dan membangun gerakan politik yang lebih kuat. Melalui refleksi bersama atas persoalan yang dihadapi perempuan akar rumput, tampak bahwa kekerasan dan kerentanan yang dialami perempuan tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan akibat dari politik yang patriarki dan menjadi pijakan dalam pembuatan kebijakan.
Oleh karena itu, membangun gerakan politik adalah langkah perempuan untuk merebut ruang mereka dalam menyuarakan kepentingan dan mendorong perubahan.
Selain itu, struktur kuasa yang tidak adil menyebabkan perempuan dengan lapisan identitasnya harus menghadapi relasi kuasa yang timpang, baik dalam hubungan dengan negara, perusahaan yang merampas kedaulatan perempuan, maupun dalam struktur sosial patriarki lainnya yang seringkali meminggirkan dan tidak mengakui peran serta posisi perempuan.
