Network
PR Metro Lampung News-- Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Puspa) Lampung menggelar diskusi publik membahas pentingnya keterwakilan perempuan di di lembaga penyelenggara/pengawas pemilu. Sejumlah aktivis pemerhati perempuan dan akademisi juga menyoroti tidak adanya keterwakilan perempuan dalam lembaga Bawaslu Lampung periode 2023-2028.
Diskusi bertajuk "Posisi Politik Perempuan hari ini. Pentingkah?' ini digelar pada Rabu 2 Agustus 2023 di Universitas Lampung. Acara tersebut dihadiri sekitar 70 peserta yang merupakan perwakilan dari berbagai organisasi pemerhati perempuan di Lampung.
Selain itu, hadir pula Komisioner Bawaslu Lampung Gistiawan dan angggota Tim Seleksi Bawaslu Lampung Mieke Yustina Ayu Ratna Sari.
Guru Besar Ilmu Politik Universitas Lampung Ari Darmastuti dan Handi Mulyaningsih juga dilibatkan menjadi pembicara diskusi tersebut.
Ketua Forum Puspa Provinsi Lampung Yuli Nugrahani mengatakan, diskusi ini digelar sebagai respon atas penetapan dan pelangikan empat anggota Bawaslu Lampung periode 2023-2028 tanpa keterwakilan perempuan.
Diskusi publik yang diimoderatori oleh Ketua Forum Jurnalis Perempuan Indonesi (FJPI) Lampung Vina Oktavia ini juga ditujukan untuk menjaring opini berbagai lembaga dan diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota se-Lampung yang saat ini tengah berlangsung.
"Puspa mengadakan diskusi ini untuk kesetaraan gender dengan beberapa nilai seperti penghormatan bersama terhadap sesama. Berita tentang penetapan anggota Bawaslu provinsi Lampung yang sudah ditetapkan. Berita itu memberikan kegelisahan khususnya pertanyaan, apakah perempuan ini masih dibutuhkan, perempuan ini pentingkah?," ujarnya.
Yuli mempercayai bahwa kesetaraan gander sudah mulai diperhatikan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota se-Indonesia. Namun, ketetapan Bawaslu RI terhadap keanggotaan Bawaslu Lampung tanpa keterwakilan perempuan menjadi pertanyaan.
"Apakah mutu perempuan itu tidak bisa atau apakah politik ini masih mendeskreditkan. Kalau tema ini kita bahas kami ingin menolak SK itu, tapi apakah itu dimungkinkan oleh Bawaslu dan bagaimana? Paling tidak ruang kita pada perjumpaan ini menjadi pertimbangan, dan berharap ada tindak lanjut secara konkrit," ungkapnya.
