Network
4. Prioritas Investasi dan Kondisi Keuangan PLN: Prioritas investasi terhadap pembangkit listrik baru menimbulkan pertanyaan akan kelebihan pasokan dan kondisi keuangan PLN. Dokumen CIPP belum memberikan jawaban yang memadai terhadap kelebihan pasokan dari pembangkit listrik batubara, tanpa rencana jelas untuk penghentian pembangunan pembangkit listrik batubara.
5. Kurangnya Usulan Kebijakan untuk Pensiun Dini Pembangkit Listrik: Dokumen hanya mengalokasikan pembiayaan untuk dua pembangkit listrik batubara yang akan dihentikan pada tahun 2037, tanpa menawarkan rencana yang cukup untuk pensiun dini pembangkit listrik tenaga batubara on-grid.
6. Penghapusan Bahan Bakar Fosil yang Bergantung pada Solusi Palsu: Rancangan CIPP mengusulkan penghapusan bertahap bahan bakar fosil, tetapi tampaknya bergantung pada solusi yang belum terbukti efektif dalam praktiknya.
7. Keterbatasan Solusi Berbasis Komunitas: Dokumen tidak mengusulkan kebijakan yang memungkinkan solusi energi bersih berbasis komunitas, seperti PLTS atap, dalam status quo yang terhambat oleh regulasi.
Wahyudin, Pengampanye #BersihkanIndonesia dari WALHI Jawa Barat menambahkan dokumen rancangan CIPP sama sekali tidak cerminkan asas keadilan, hanya akal-akalan belaka meminta masukan publik. Dokumen ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia tidak serius untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris.
"Bahkan rancangan CIPP justru terlihat berpotensi semakin memperburuk kesenjangan di
masyarakat, polusi, dan kerusakan lingkungan,” tutup Wahyudin.***
