Network
Bandar Lampung-- Seiring dengan perkembangan pesat informasi digital menjelang tahun politik 2024, disinformasi menjadi ancaman serius bagi masyarakat modern. Penyebaran informasi palsu atau disengaja melalui media sosial dan platform digital telah merusak baik individu maupun masyarakat.
Menghadapi tantangan ini, AJI Bandar Lampung bekerja sama dengan Google News Initiative menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kolaborasi Melawan Disinformasi" di Hotel Whiz Prime, Bandar Lampung, pada Sabtu, 2 September 2023. FGD ini dihadiri oleh jurnalis, aktivis, akademisi, mahasiswa, organisasi keagamaan, dan NGO.
Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma, menjelaskan bahwa disinformasi bukan hanya mengancam demokrasi dan keamanan, tetapi juga dapat merusak reputasi organisasi, memicu ketidakpercayaan pada lembaga publik, dan mengganggu pengambilan keputusan.
Dian menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga media, dan masyarakat sipil dalam melawan disinformasi untuk memastikan kebenaran informasi.
Selain itu Dian menilai, persebaran disinformasi yang masif dan cepat melalui internet telah mengubah paradigma penyampaian informasi dan komunikasi di masyarakat. Tren ini menciptakan ekosistem informasi yang kompleks, di mana informasi yang salah atau menyesatkan seringkali dapat dengan mudah menyebar. Disinformasi dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti berita palsu, rumor, propaganda, dan manipulasi citra.
Sekretaris Jenderal AJI Indonesia Ika Ningtyas yang hadir sebagai pemantik diskusi bilang, pada tahun politik geliat informasi palsu cukup masif menyebar di sosial media. Terutama platform Facebook dan Tik Tok. Beberapa tren narasi berbahaya yang kerap muncul di antaranya disinformasi isu identitas seperti agama, ras, etnis, dan orientasi seksual. Lalu, narasi yang mendelegitimasi pemilu karena menurunnya kepercayaan publik pada independensi dan integritas penyelenggara pemilu. Serta, manipulasi isu-isu terkait hak asasi manusia dan isu publik.
“Narasi tersebut berbahaya sebab bisa memperparah perpecahan dan ketidaksepahaman serta memicu ujaran kebencian terhadap kelompok atau individu,” ujar Ika.
Menurut Ika, untuk melawan disinformasi membutuhkan kerjasama antara para ahli teknologi, akademisi, jurnalis, dan pengambil keputusan untuk mengembangkan pendekatan kolaboratif yang holistik dan efektif.
