Network
Peningkatan pendapatan dari anggaran memungkinkan pemerintah meningkatkan belanja sambil tetap menjaga defisit fiskal di bawah batas atas aturan fiskal sebesar 3 persen dari PDB pada tahun 2023. Langkah-langkah reformasi pajak sebelumnya berkontribusi pada konsolidasi fiskal yang lebih cepat dari perkiraan dalam dua tahun terakhir, dengan komitmen pemerintah untuk menjaga prinsip kehati-hatian fiskal pada tahun 2024.
Risiko dan Tantangan
Dengan dukungan pertumbuhan ekonomi yang kuat dari permintaan domestik, Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya, tetap rentan terhadap risiko perlambatan yang lebih tajam dari yang diperkirakan, terutama terkait dengan dinamika ekonomi global yang tidak pasti.
Risiko lonjakan harga pangan dan energi di pasar global meningkat, dipicu oleh fenomena El Nino, kebijakan OPEC+ terkait produksi minyak, dan ketegangan baru-baru ini di Timur Tengah. Kenaikan harga komoditas dapat berdampak pada inflasi impor.
Keengganan terhadap risiko aset negara berkembang, termasuk Indonesia, terus berlanjut, terutama terkait kebijakan moneter AS yang ketat dan berkelanjutan.
Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan struktural dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi dan melancarkan transisi menuju ekonomi hijau.
Rekomendasi Kebijakan
AMRO mendukung sinergi kebijakan saat ini di antara lembaga-lembaga pemerintah. Dalam skenario penurunan pertumbuhan yang lebih lambat dari perkiraan di mitra dagang utama, pihak berwenang diingatkan untuk memantau risiko terhadap stabilitas makroekonomi dan keuangan, serta siap memberikan dukungan yang diperlukan untuk mendukung pemulihan ekonomi.
AMRO menyambut baik upaya otoritas untuk memperdalam pasar keuangan domestik. Pengenalan instrumen kebijakan moneter baru yang memiliki tingkat suku bunga pasar yang bersaing dan dapat diperdagangkan di pasar sekunder diharapkan dapat meningkatkan kedalaman pasar uang dan menarik investasi portofolio asing. Inisiatif untuk mempromosikan transaksi mata uang lokal akan memudahkan perdagangan dan investasi tidak hanya dengan kawasan ASEAN, tetapi juga Jepang dan Tiongkok, sambil mengurangi ketergantungan pada USD dalam pembiayaan perdagangan.
Pihak berwenang didorong untuk terus memperluas ruang fiskal melalui langkah-langkah peningkatan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang lebih tinggi, sekaligus mempertahankan disiplin fiskal. Integrasi nomor identifikasi wajib pajak ke sistem identifikasi nasional dan pembentukan sistem inti perpajakan diharapkan.***
