Network
PR Metro Lampung News-- Kesadaran untuk menjaga sungai dari pencemaran kotoran adalah tanggung jawab bersama yang melibatkan sejumlah pihak, mulai dari produsen produk, masyarakat, hingga pemerintah.
Novrizal Tahar, Direktur Pengelolaan Sampah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), mengungkapkan perlunya kerjasama dari hulu ke hilir dalam menangani masalah sampah di sungai. "Kita harus mengajak pemilik merek produk (brand owner) untuk lebih peduli terhadap lingkungan," ujar Novrizal dalam diskusi "Youth-Led Waste Revolution" yang diadakan oleh Green Press Community (GPC), sebuah inisiatif Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia (The Society of Indonesian Environmental Journalists) di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, pada Rabu 8 November 2023.
Setelah di hulu, masyarakat sebagai pengguna produk juga harus mengubah perilaku mereka agar bisa mengelola sampah dengan baik. "Di bagian hilir, peran pemerintah dalam menciptakan regulasi menjadi sangat penting. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun peradaban yang berkelanjutan," tambahnya.
Baca Juga: Perhutanan Sosial: Pilar Pembangunan Ekonomi Rakyat yang Berkelanjutan
Tanpa adanya perubahan dalam perilaku dan kebiasaan, sungai akan terus dipenuhi sampah. "Jika budaya kita tidak berubah, kita akan terus menghadapi masalah ini," tegas Novrizal.
Pandangan ini didukung oleh Akbar Saddam, Pelaksana Tugas (Plt) GM Communication Kemitraan Dompet Dhuafa, yang menekankan tanggung jawab brand owner sebagai pembuat produk yang berpotensi mencemari lingkungan. "Kami meminta pemerintah untuk mengintensifkan pengawasan karena regulasi dan pemantauan saat ini masih lemah. Meskipun ada brand owner yang bertanggung jawab, banyak kemasan produk mereka yang masih belum ramah lingkungan," ungkap Akbar.
Sementara itu, Prigi Arisandi, Pendiri Yayasan Ecoton, menyoroti pentingnya regulasi yang dapat mencegah pencemaran lingkungan. "Negara harus membuat regulasi yang efektif. Jika regulasi tidak memadai, kita memiliki hak untuk menggugat. Ketika sampah mencemari sungai, kita memiliki hak untuk menggugat pemerintah dan mendorong mereka untuk menyelamatkan lingkungan serta mengelola sampah dengan baik," ujar Prigi.
Prigi juga berharap calon pemimpin Indonesia yang akan datang memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebersihan lingkungan. "Presiden dan wakil rakyat yang akan datang harus mampu berbicara tentang masalah sampah dengan pemahaman yang mendalam," tambahnya.
Acara GPC, yang berlangsung hingga Kamis 9 November 2023, menyajikan berbagai sesi pembelajaran, talk show, dan konferensi yang melibatkan ratusan peserta dari berbagai kalangan, termasuk media massa, organisasi non-pemerintah, dan mahasiswa. Pada hari terakhir, penyelenggara GPC, SIEJ, mengundang tiga Calon Presiden Republik Indonesia – Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto – untuk menyampaikan rencana kerangka kebijakan terkait lingkungan hidup jika salah satu dari mereka terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia.***
