Network
PR Metro Lampung News-- Front Pembela Islam (FPI) resmi dilarang dan dibubarkan oleh pemerintah.
Informasi ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kemananan (Kemenkopolhukam) di Jakarta pada Rabu, 30 Desember 2020.
Mahfud memaparkan alasan pemerintah melarang kegiatan dan aktivitas yang dilakukan oleh FPI.
Baca Juga: Gisel dan MYD Akui Pemeran Video Asusila, Ini Keterangan Lengkap Polisi
"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi," kata Mahfud MD.
Baca Juga: Edy Mulyadi Tak Hadiri Pemeriksaan Polisi Atas Kasus Penembakan 6 Orang Laskar FPI
Pembubaran FPI ini berdasar pada keputusan MK 82/PUU112013 tertanggal 23 Desember tahun 2014.
Baca Juga: FPI Dibubarkan, Kodim Jakarta Pusat Gelar Patroli untuk Tertibkan Atribut FPI
Mahfud juga menyampaikan pelanggaran apa saja yang sudah dilakukan FPI.
Baca Juga: 58 Adegan Rekonstruksi Digelar, Memperlihatkan Awal Mula Penyerangan Laskar FPI
"FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019, 20 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Tetapi sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamaan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan sweeping atau razia secara sepihak, provokasi dan sebagainya." ujar Mahfud MD.
Konferensi pers yang digelar di Kantor Kemenkopolhukam dihadiri oleh sejumlah petinggi negara antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Idham Azis, Ka-BIN Budi Gunawan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Mendagri Tito Karnavian.
Baca Juga: Singgung Penembakan Anggota FPI, Fadli Zon Mengaku Diteror Robocall
Lalu, hadir pula Kepala KSP Moeldoko, Menkominfo Johnny G Plate, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BNPT Komjen Boy Rafli Amar dan Kepala PPATK.***
