Network
PR Metro Lampung News-- Orang dengan HIV (ODHIV) tidak bisa hidup sendiri dalam lingkungan mereka. Hal ini dijelaskan oleh dr. Liskha Sari, Kepala Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bandar Lampung.
"Dalam upaya penanganan HIV, diperlukan peran stakeholder untuk bersama-sama peduli menangani masalah HIV. Meskipun sektor kesehatan yang memimpin, kita tidak bisa berjalan sendiri. Perlu melibatkan muli mekhanai serta peran serta anak-anak muda yang peduli," kata dr. Liskha Sari.
Baca Juga: LBH Bandar Lampung Buka Posko Pengaduan Jalan Rusak
Pemerintah Harus Kolaboratif
Dalam kegiatan Press Conference Media Lokal yang digelar PKBI Sumatera Barat melalui Tim Penguatan Sistem Komunitas untuk Hak Asasi Manusia Distrik Bandar Lampung pada Selasa, 21 Mei 2024, dr. Liskha Sari menekankan bahwa pemerintahan kolaboratif bukan hanya tentang kerja sama antara berbagai tingkat pemerintahan, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta.
Forum ini menyepakati untuk mengikis hambatan kolaborasi antara Pemerintah dan Masyarakat Sipil dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bandar Lampung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung juga mendorong organisasi masyarakat sipil yang bergerak di isu HIV/AIDS untuk segera mendaftarkan organisasinya. Hal ini penting karena dana hibah pemerintah hanya bisa diakses oleh organisasi yang terdaftar secara resmi di Badan Kesbangpol.
Melalui pemerintahan kolaboratif, pemerintah diharapkan tidak lagi menjadi satu-satunya penyedia layanan publik, tetapi berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam proses pengambilan keputusan.
Model pemerintahan kolaboratif ini memungkinkan berbagai pemangku kepentingan untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan, yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.
Pemerintah kemudian dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena keputusan dibuat melalui proses yang inklusif dan partisipatif.
