Network
PR Metro Lampung News-- Ratusan petani penggarap lahan Kota Baru mengawal Tini, seorang petani yang menjadi korban kriminalisasi. Para petani menggunakan enam mobil truk dari Kota Baru menuju Polres Lampung Selatan. Mereka membawa poster berisikan tuntutan dan penolakan terhadap segala bentuk kriminalisasi terhadap petani.
Prabowo Pamungkas, Kepala Advokasi YLBHI – LBH Bandar Lampung, dalam keterangannya pada Jumat, 17 Mei 2024, menuturkan bahwa aksi ini dilakukan petani sebagai bentuk solidaritas dalam mempertahankan hak garapan. Tini menjadi salah satu koordinator petani penggarap lahan Kota Baru di Desa Sindang Anom. Hal ini tentu menyulut kemarahan di kalangan petani.
LBH Bandar Lampung mendampingi Tini menjalani pemeriksaan sebagai terlapor atas dugaan perusakan di Polres Lampung Selatan. Kasus ini bermula dari penggusuran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung melalui BPKAD terhadap lahan garapan Tini. Petani penggarap bersama Tini berupaya menghadang aktivitas penggusuran pada lahan yang telah ditanami singkong berusia sekitar tiga bulan.
"Negara seharusnya menghormati, memenuhi, dan melindungi Tini karena mempertahankan hak garapannya. Selain itu, Kepolisian RI harus bisa melihat bahwa kasus yang dialami oleh Tini adalah bentuk kriminalisasi terhadap Pembela HAM yang sedang mempertahankan haknya," kata Boeo, sapaannya.
Ia menambahkan, peristiwa penggusuran dan kriminalisasi ini menambah daftar buruknya negara dalam melindungi hak warganya. Negara seharusnya melindungi dan menjamin rakyatnya dari segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi ketika mereka menuntut haknya. "Petani penggarap lahan Kota Baru telah turun temurun menggarap lahan tersebut," tutupnya.***
