Jawaban: C.
11. Otonomi Daerah diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor...
A. 25 tahun 1992
B. 8 tahun 2001
C. 23 tahun 2004
D. 32 tahun 2004
Jawaban: D.
12. Pembangunan tidak boleh bersifat pragmatis, hal ini berarti...
A. Pembangunan tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis
B. Pembangunan tidak boleh secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata
C. Pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa
D. Pembangunan melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan, keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka
Jawaban: A
13. Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18 B dalam perubahan UUD 1945 berisi tentang...
A. Hak Asasi Manusia
B. Kebebasan Beragama
C. Pemerintah daerah
D. Kedaulatan Wilayah RI