Network
PR Metro Lampung News-- Sebanyak 270 daerah akan melaksanakannya dengan rincian 9 provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten.
Kesuksesan pesta demokrasi dapat dilihat dari partisipasi politik masyarakat, ada pepatah bijak menyebutkan ‘Suara Rakyat, Suara Tuhan’. Karena itu, demikian pentingnya arti sebuah suara, karena dapat mewarnai perwujudan demokrasi di lapangan.
Kondisi itu itulah kemudian memicu praktik jual beli suara atau yang popular dengan “money politics” atau politik uang. Termasuk istilah “Serangan Fajar” menjelang hari H Pilkada serentak 2020 yang ramai diperbincangkan mulai dari warung-warung kopi hingga kelas gendongan.
Dilansir dalam Antara, Khusus Pilkada tahun ini, pelaksanaan demokrasi menjalani ujian berat dikaitkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan hak politiknya.
Pasalnya, kini dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan kondisi yang serba terbatas dan mengharuskan penerapan protokol kesehatan saat ke TPS.
Semua itu, menjadi buah kebijakan pemerintah untuk melindungi warga negaranya dari penyebaran COVID-19 yang trennya makin meningkat. Kekhawatiran tertular, sehingga memilih berdiam diri di rumah untuk menghindari kerumunan, dapat menjadi faktor penghambat animo partisipasi politik.
KPU melansir bahwa dari total pemilih secara nasional sebanyak 50.194.726 pemilih di 270 daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak, tercatat 50,2 persen diantaranya adalah pemilih perempuan. Artinya suara perempuan sangat berharga, karena akan menjadi warna demokrasi bangsa.
Baca Juga: Mendapati Hasil Reaktif Covid-19, Belasan KPPS Kabupaten Mukomuko Mengundurkan Diri
Menurut Koordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Sulsel, Husaema Husain, data tersebut menunjukkan bahwa perempuan menjadi kunci penting arah politik, demokrasi dan pemerintahan Indonesia ke depan.
Berkaitan dengan hal tersebut, Husaemah menyerukan agar perempuan tidak takut membuat pilihan yang benar yang memiliki komitmen akan memajukan 270 daerah di Indonesia dan memastikan keberagaman adalah kekayaan Indonesia tetap menjadi identitas bangsa.
Selain itu, juga bersedia membuka peluang dan kebebasan bagi perempuan, anak, difabel, kelompok-kelompok marjinal dan lainnya di daerah untuk berpartisipasi dan meraih prestasi dalam politik, demokrasi, ekonomi, pemerintahan dan pembangunan di semua sektor.
Bukan menjadi kelompok marjinal yang hanya dibutuhkan dan dicari pada saat akan pilkada untuk meraup suara tertinggi dari paslon.
Karena itu, patut mewaspadai praktik politik uang yang bisa saja terjadi sampai sesaat sebelum masuk ke bilik suara.
Praktik politik uang ini menjadikan politik berbiaya tinggi yang akan menghasilkan pemimpin daerah yang selalu berpikir untuk mengembalikan modalnya dan tidak akan memikirkan kepentingan rakyat.
Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting menjadi pemilih yang cerdas yang telah ditempa dengan pendidikan politik yang mampu mencermati rekam jejak Paslon yang akan dipilihnya.
Paslon yang jelas visi, misi dan program kerjanya serta terus membuka peluang perempuan untuk terlibat mewujudkan Indonesia yang adil dan sejahtera.
Sehingga 9 Desember 2020 menjadi momentum pesta demokrasi yang dimeriahkan dengan para pemilih-pemilih cerdas yang tidak mudah diiming-imingi dengan politik uang, tetapi memilih dengan hati, sehingga kelak akan menjadikan suara rakyat adalah suara Tuhan yang melahirkan pemimpin yang bijak dan mampu mengemban amanah rakyat.***
