Walikota Semarang Hendrar Prihadi Ajak Warga Pakai Transportasi Umum

22 Juli 2022, 13:00 WIB
Walikota Semarang Hendrar Prihadi ajak warga pakai transportasi umum /Forum Pimred PRMN/

 

PR Metro Lampung News-- Walikota Semarang Hendrar Prihadi merasa senang saat peringatan hari lingkungan hidup, karena halaman parkir di kantor Walikota tampak lengang.

Walikota Semarang Hendrar Prihadi menerapkan program satu pekan sekali aparatur sipil negara (ASN) harus menggunakan jasa ojek daring atau transportasi umum untuk berangkat ke kantor.

Hendrar Prihadi berharap program tersebut bisa memberikan rezki dari ASN ke ojek daring maupun transportasi umum.

Meski begitu, Walikota Semarang Hendrar Prihadi tidak menerapkan sanksi bagi ASN yang masih tetap menggunakan kendaraan pribadi.

“Gak ada sangsi, cuma masuk ke radar saya nggak saya promosiin (jabatan),” kata Walikota Semarang Hendrar Prihadi, dalam Program Klarifikasi Forum Pimred PRMN bertema Jabatan Berakhir, Maju Jateng 1? pada Jumat 22 Juli 2022, pukul 12.00.

Baca Juga: Kepala BKKBN Ingatkan Pentingnya Edukasi Pranikah: Tak Hanya Soal Pesta Tapi Soal Pengetahuan Setelah Menikah

Selanjutnya, para ASN bisa menunjukan potret memakai kendaraan umum ke media sosial. Program ini akan berlangsung sampai 15 Agustus.

Hendrar Prihadi menyiapkan Rp50 juta untuk 20 orang pemenang.

“Lumayan buat beli pulsa. Nanti kita tinjau ulang, apakah para ASN ini happy. Kalo senang akan kita tersukan."

Walikota Semarang ini pun turut memakai jasa transportasi umum menuju kantor Walikota.

Selain itu, Hendrar Prihadi juga memiliki strategi untuk membuat kota Semarang makin baik lagi.

Ia merumuskan program 3M. Pertama merawat, apa yang sudah dilakukan masyarakat dan pemerintah.

Kedua, meningkatkan, kalau sudah ada (misal program) perlu ditingkatkan.

Ketiga, menginisiasi, yakni membuat terobosan baru supaya tidak bosan.

Lapor Hendi

Walikota yang akrab disapa Hendi ini juga membuat program unggulan yakni ‘Lapor Hendi”.

Program ini diperuntukan bagi warganya yang akan memberikan laporan terkait masalah di masyarakat.

“Kami cek benar atau tidak laporannya. Kalau benar kita tindak lanjuti,” tambahnya.

Ia pun mewanti-wanti, kepada ASN yang melakukan pungutan liar atau pungli bisa terancam sanksi lepas jabatan.

“Kalau pemerintah berkomunikasi dengan baik menjadi menyenangkan, meskipun solusinya belum hari itu dan ada prosesnya,” tambahnya.***

Editor: Lutfi Yulisa

Tags

Terkini

Terpopuler