Network
PR Metro Lampung News-- Menteri Sosial Tri Rismaharini menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI. Pada presentasinya, ia mengungkapkan nama Slamet dengan 39 alamat berbeda, namun memiliki NIK dan KK yang sama sebagai penerima bansos.
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto pun mempertanyakan hal tersebut kepada Mensos Tri Rismaharini terkait 21 juta data ganda penerima bansos atau bantuan sosial.
Rapat kerja tersebut dilaksanakan bersama dengan Komisi VIII DPR RI di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Raker tersebut bertajuk "Kebijakan Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan di Indonesia, Permasalahan dan Solusinya" yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.
Mensos Tri Rismaharini mengaku pusing memperbaiki DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang tak pernah diperbarui sejak tahun 2015.
Yandri Susanto mempertanyakan hal tersebut karena khawatir tak ada pembaruan data selama 10 tahun terakhir.
Sebab menurut Yandri Susanto, dalam kurun waktu tersebut banyak terjadi perubahan data kependudukan.
Perubahan data tersebut seperti alamat tempat tinggal, kondisi perekonomian warga, atau warga yang telah meninggal dunia.
Yandri Susanto kemudian memaparkan beberapa kasus yang ditemukan oleh Komisi VIII terkait ketidaksinkronan data penerima bansos.
Ia mengatakan saat kunjungan ke kantor Gubernur Banten, Komisi VIII menemukan polisi, tentara, hingga anggota DPD menerima bansos.
