Ketua KPK Pastikan Tidak Pernah Tandatangani Sprindik Terhadap Menteri BUMN, Erick Thohir

- 10 Desember 2020, 13:40 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri /hendro/

PR Metro Lampung News-- Firli Bahuri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan surat perintah penyidikan (sprindik) yang beredar terkait dengan dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan rapid test COVID-19 terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir palsu. Firli melalui keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan sprindik tersebut jelas palsu dan pemalsuan.

"Saya tidak pernah menandatangani surat tersebut," kata Firli dilansir dari laman Antara

Ia pun segera memerintahkan Kedeputian Penindakan untuk mengungkap pelaku pemalsu sprindik tersebut.

"Deputi Penindakan (Karyoto) saya perintahkan untuk ungkap siapa pelakunya," ucap Firli.

Baca Juga: Data Masuk 65 Persen Pilkada Way Kanan Paslon Raden Adipati-Ali Unggul Hasil Sirekap KPU

Sebelumnya telah beredar sprindik dengan kop surat "Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia" perihal dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan pengadaan alat kesehatan rapid test COVID-19 melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang dilakukan Erick Thohir selaku Menteri BUMN.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Huruf a atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam sprindik juga disebut memberi perintah kepada empat penyidik KPK, salah satunya Novel Baswedan.***

Editor: Lutfi Yulisa

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x