PRMN Metro Lampung News-- Terbaru adanya diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang PPKM Dararutat.
PPKM Darurat adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi yang belum tau singkatan hal itu.
Teranyar Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia(PMKRI) untuk Regional Sumatera menilai penerapan kebijakan PPKM Darurat sangat diperlukan dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 yang semakin menggila ditambah lagi dengan adanya varian baru virus tersebut.
PG PMKRI Cabang Pematang Siantar yakni Dian Siagian mengutarakan kondisi masyarakat yang kebanyakan melanggar Surat Edaran atau SE yang dikeluarkan Pemerintah terkait penanganan Covid-19 dengan kebijakan PPKM Darurat itu langkah yang tepat dilakukan untuk saat ini.
Sedangkan Matius selaku PGK PMKRI Cabang Palembang juga imbau agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan (prokes).
Serta menerapkan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Selain itu mentaati segala peraturan kegiatan di sekolah atau institusi pendidikan, perkantoran, sektor esensial, mall, tempat ibadah.
Lanjut juga yakni area publik, transportasi umum dan kegiatan rapat atau acara yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Hal itu juga didukung dengan cara memperketat dan mengoptimalkan posko penanganan covid-19 ditiap daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder mulai dari tingkat Kecamatan, Desa hingga RT/RW agar lebih mampu menjangkau masyarakat kalangan bawah.
Oleh sebab itu masyarakat perlu bersinergi dengan pemerintah serta seluruh aparat yang terlibat untuk penanganan Covid 19.
Sisi lain Nelson Leta PGK PMKRI Cabang Lampung menurutnya Kebijakan PPKM Darurat yang berlaku.
Masyarakat juga dihimbau untuk melakukan vaksin Covid-19. Wajib didukung pemerintah menggerakan elemen dari aparat sipil dan badan pengawasan dan membentuk relawan dalam hal melaksanakan pengawasan vaksinasi.
Gita Turnip PGK PMKRI Cabang Bengkulu mencoba kritisi kebijakan PPKM Darurat.
Menurut dia pemerintah wajib memberikan jaminan kesejahteraan terhadap masyarakat.
Saat masyarakat dipaksa untuk mengurangi ruang gerak dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
Soalnya lanjut kata Gita Kebijakan PPKM ini sangatlah mempengaruhi stabilitas perekonomian masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah yang pada kesulitan.
Sektor perekonomian masyarakat menjadi salah satu yang terdampak dengan adanya kebijakan PPKM Dararut.
Senada Gita, Tutur Gomgom Simarmata Selaku PGK PMKRI Cabang Jambi memberikan solusi konkret yang perlu dikeluarkan pemerintah. Yang dimaksud berupa penerbitan regulasi serta kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat.
Selanjutnya mendesak pemerintah sigap dalam penyaluran bantuan terhadap masyarakat. Terakhir mengecam tindakan represif aparat dalam melakukan penertiban.
Menurut dia aparat seharusnya melakukan pendekatan persuasif manusiawi dan humanis dalam menjalankan tugasnya.***